Materi Sistem
Politik dan Pemerintahan Indonesia yang merupakan Modul 2 dari
pelaksanaan Simpul Demokrasi menjadi agenda pelaksanaan Sekolah
Demokrasi V Detail materi yang dilaksanakan selama pelaksanaan 2 hari
sekolah demokrasi tersebut, meliputi: Sistem Politik, Kepartaian dan
Pemilu di Indonesia yang disampaikan oleh penulis modul langsung Prof.
DR. Ichlasul Amal, “Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan dalam
Demokrasi” yang disampaikan oleh Drs. Luqman Hakim, M.Sc dan
“Desentraliasi Sistem Pemerintahan” oleh DR. Mas’ud Said. Sedangkan
materi tentang “Klasifikasi Struktur Organisasi Negara” disampaikan
melalui metode diskusi kelompok yang dipandu oleh Fasilitator. Begitu
pula dengan materi “Pemberdayaan DPR dalam Demokrasi” dilakukan dengan
bermain peran dan diskusi kelompok.
Kegiatan dimulai pada 27 Mei
2006, Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peserta dari 25 orang peserta
simpul demokrasi, yaitu; Ainul Yaqin, Any Rufaidah, Ari Wahyu Astuti,
Azizah Hefni, Eko Budi Prasetyo, H. M. Taqrib, Hasan Abadi, Henry Wira
Novianto, Isnaini Rahayu, Khofidah, M. Wahyu Trihariadi, Samsul Arifin,
Syahrotsa Rahmania, Zany Pria Romadudin, Andry Dewanto, Hikmah Bafaqih,
M. Najib Ghoni, M. Nor Muhlas, Dewi Masita, dan M. Munir Aly. Peserta
tetap yang tidak hadir adalah 5 orang adalah Daniel E. Molindo, Imron
Rosyadi, M. Munir, Siyadi (Izin tidak hadir), dan Gunawan (izin tidak
hadir karena ada pelatihan di Jakarta). Peserta tidak tetap 3 orang yang
hadir diantaranya; Setyo Wahyudi, Marsudi, Anis Wahyu Harnanik.
Kegiatan ini diawali dengan kegiatan pembinaan suasana dengan ice
breaking yang dipandu oleh fasilitator. Ice breaking yang dilakukan
adalah dengan menebak identitas teman sesama peserta.
Fasilitator
membagikan form kepada masing-masing peserta yang berisi pertanyaan
yang terkait dengan data diri peserta, yang meliputi umur, hoby, yang
disukai, yang tidak disukai dan sebagainya. Setelah peserta mengisi form
tersebut, kemudian fasilitator mengumpulkan dan membagikan kembali
secara acak kepada masing-masing peserta, lalu fasilitator meminta
setiap peserta secara bergiliran untuk membaca form isian yang
diterimanya dan menebak identitas siapakah yang tertulis dalam form yang
diterimanya. Game ini dilaksanakan bertujuan untuk lebih mempererat
ikatan antar peserta dengan lebih mengenal karakter masing-masing
peserta di samping bertujuan untuk mencairkan suasana sebelum masuk pada
materi inti.
Diskusi kelompok tentang prawacana tentang materi
tentang sistem politik dan pemerintah (hal 6 dan hal 11 modul) yang
dibahas oleh kelompok 1 dan materi tentang Klasifikasi Struktur
Organisasi Negara dan Pemerintahan (hal 42 dan 45 modul) dibahas oleh
kelompok 2. Setelah dilakukan diskusi kelompok dilakukan diskusi kelas
yang dipandu oleh fasilitator dengan cara masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok satu menyampaikan
bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tidak
berjalannya fungsi-fungsi Negara yang banyak diperankankan oleh
eksekutif bersama legislative, dalam konteks perumusan kebijakan public
actor yang paling banyak berperan justru invisible hand yaitu kelompok
pemilik modal. Struktur partai politik yang lebih didominasi oleh DPP
seringkali memasung otonomi yang dimiliki oleh struktur partai yang ada
di daerah. Dicontohkan dalam hal ini oleh kelompok satu adalah pada saat
penetapan calon Kepala Daerah. Kelompok dua mencoba menguraikan
beberapa kalsifikasi terhadap bentuk Negara dan bentuk pemerintahan.
Inti kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kelompok dua adalah
apapun bentuk Negara maupun pemerintahan, yang penting bagi rakyat
adalah kesejahteraan. Peserta dari kegiatan ini sangat aktif dan respon
terhadap materi Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia, karena materi
ini sesuai dengan perpolitikan, kepartaian, dan sistem pemerintahan
Indonesia. Selain itu, mayoritas peserta Sekolah Demokrasi ini adalah
pelaku aktor dari berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan,
sehingga bisa dikatakan tepat.
Sesi materi tentang Sistem Kepartaian
dan Pemilu disampaikan oleh Prof. Ichlasul Amal yang lebih banyak
bercerita tentang kondisi empiris bagaimana implementasi sistem
kepartaian Indonesia mulai sejak zaman Orde Baru dan pasca orde baru
dengan sistem multi partai. Narasumber juga banyak memberikan
perbandingan dengan sistem kepartaian di beberapa Negara seperti Jerman,
Amerika dan Australia termasuk Sistem Pemilunya. Forum berlangsung
secara dinamis dan interaktif. Beberapa pertanyaan kritis yang
disampaikan peserta antara lain adalah sebagai berikut: terkait dengan
sistem distrik dan proporsional kelebihan dan kelemahan, ada beberapa
peserta yang memberikan ilustrasi kasus-kasus Pemilu 2004 terkait dengan
keberadaan sistem distrik dan proporsional yang dilaksanakan setengah2
di Indonesia.; Tentang hak recall juga sempat menjadi perdebatan serius
dalam forum tersebut, di mana disampaikan bahwa mestinya yang berhak
merecall anggota DPR/D adalah konstituennya dan justru bukan DPP serta
kejelasan ketentuan tentang recalling agar partai tidak seenaknya
merecall anggota DPR/D; Peserta ada juga yang memberikan refleksi proses
pemilu dan implementasi sistem kepartaian di Indonesia, lalu muncul
pertanyaan dari berbagai sistem kepartaian dan pemilu manakah yang
paling ideal?
Materi tentang bentuk Negara dan pemerintahan
disampaikan oleh Drs. Luqman Hakim, M.Sc, yang lebih banyak bicara
tentang Teori Demokrasi dari masa-kemasa. Narasumber juga memberikan
gambaran tentang berbagai warna dan bentuk demokrasi di berbagai Negara
barat seperti Inggris, Perancis dan Amerika. Wacana yang berkembang
dikalangan peserta tentang Demokrasi Pancasila serta sistem demokrasi
apa yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia. Namun dari
keseluruhan wacana yang berkembang selama materi ini lebih banyak
mengupas pada konsepsi dasar dari prinsip-prinsip demokrasi, yang
meliputi: bentuk pemerintahan banyak orang, kesatuan tiga nilai:
Kemerdekaan persamaan dan persaudaraan, kompromi dan persuasi serta
legitimasi berdasarkan dukungan oleh masyarakat luas.
Materi
Pemberdayaan DPR dalam Demokratisasi difasilitasi dalam bentuk bermain
peran, dimaana peserta mensimulassikan proses pemilu dan bagaimana
membangun komunikasi politik dengan konstituen. Setelah terpilih anggota
legislative, maka disodorkan sebuah kasus kepada peserta tentang pro
dan kontra revisi UU Ketenagakerjaan, dimana peserta dibagi menjadi
kelompok yang mewakili buruh dan pengusaha. Menyikapi kondisi tersebut,
anggota legislatif terpilih diminta untuk menyikapi dengan menggali
aspirasi dan serta mengambil keputusan apakah menerima atau menolak
rencana revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Pembelajaran yang diperoleh
dari proses permainan peran tersebut menggambarkan realitas kondisi
parlemen di Indonesia. Pasca permainan peran diberikan pencerahan serta
refleksi tentang kondisi parlemen saat ini.
Hari ditutup dengan
refleksi dan evaluasi terkait perjalanan program simpul demokrasi di
Kabupaten Malang yang dilakukan oleh semua peserta. Hasil evaluasi
meliputi bagimana dengan tingkat partisipasi, peserta yang hadir
memiliki komitmen bahwa keberadaan program ini sangat dibutuhkan oleh
peserta. Kalaupun ada beberapa sesi peserta tidak hadir dikarenakan
waktu yang berbenturan dengan aktivitas rutin dari peserta Simpul
Demokrasi.. Sehingga muncul wacana penggantian pelaksanaan Sekolah
Demokrasi dari setiap hari sabtu dan minggu menjadi dimulai hari Jumat
dan Sabtu, namun berbagai pandangan dan usulan peserta tersebut tetap
menyepakati jadwal semula, namun diterapkan mekanisme surat ijin bila
berhalangan hadir dalam kegiatan SD. Terkait dengan materi-materi yang
sudah disampaikan , menurut peserta seringkali terjadi pengulangan
materi-materi yang sudah disampaikan terdahulu, contohnya seperti materi
tentang bentuk Negara dan bentuk pemerintahan dalam demokrasi yang
pembahasan oleh narasumber cenderung lebih banyak mengupas tema konsepsi
demokrasi yang telah dibahas pada awal-awal pertemuan SD.
Sesi hari
Minggu diawali dengan bina suasana, dan dilanjutkan dengan materi
tentang desentraliasi yang disampaikan oleh DR Mas’ud Said. Narasumber
banyak memberikan catatan-catatan perjalanan desentraliasi serta
fakta-fakta empirik perkembangan desentralisasi di Indonesia. Peserta
banyak juga merefleksikan proses perjalanan desentralisasi di Indonesia
dengan mengutarakan berbagai penyakit desentralisasi termasuk salah
satunya adalah desentralisasi korupsi.
Sekolah Demokrasi V diakhiri
dengan koordinasi untuk melakukan advokasi masyarakat dan investigasi
terkait dengan pencemaran limbah di Malang Selatan yang dipandu oleh
salah seorang peserta sekolah, M. Najib Ghoni.
Sistem Politik & Pemerintahan Di Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar